Kesadaran Pajak

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sampai peraturan pelaksanaan lainnya. Salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dilakukan adalah membayar pajak.

Pajak dalam istilah asing disebut tax (Inggris); import contribution, taxe, droit (Prancis); steuer, abgabe, gebuhr(Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol), dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain istilah tax, dikenal pula istilah tariff.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (Rasmini, 2015).

Sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang keilmuannya masing-masing. Berikut merupakan definisi dari pajak yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli.

a. Leroy Beaulieu (1899)

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah”.

b. P. J. A. Adriani (1949)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

d. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Keempat definisi tersebut mengandung 2 (dua) perspektif tentang pajak, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum. Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum, hal tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (Soemitro, 1988). Atas dasar pemikiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url