Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pada bab ini, akan dipelajari konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasinegara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan Negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, sebelum mebahas lebih lanuut mengenai hakikat Pancasila sebagai dasar negara, akan dibahas mengenai definisi negara terlebih dahulu.

Hakekat Negara
Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Selanjutnya syarat untuk disebut negara mencakup 3 unsur yaitu:
  1. Unsur tempat yaitu wilayah atau daerah
  2. Unsur manusia yaitu rakyat, bangsa
  3. Unsur organisasi yaitu tata kerjasama, tata pemerintahan.
Ketiga unsur diatas disebut unsur konstitusif. Selain itu negara juga harus memenuhi unsur deklaratif yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur konstitusif merupakan unsur yang paling penting, syarat mutlak terbentuknya negara, sedangkan unsur deklaratif sebagai unsur tambahan, yang bisa saja tidak dimiliki oleh negara.

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:
  1. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara
  2. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara.
Berikut ini pengertian negara menurut para ahli,
  1. Aristoteles: negara (Polis) adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
  2. Hans Kelsen: negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
  3. Jean Bodin: negara adalah sejumlah keluarga dengan segala harta bendanyayang dipimpin oleh akal dari satu kuasa yang berdaulat
  4. Hugo de Groot/Grotius : Negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-rang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hokum.
  5. Bluntschli: Negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
  6. Harrold Laski : Negara sebagai suatu organisasi paksaan(coercive instrument)
Bentuk suatu negara dipengaruhi oleh dasar negara tersebut, selain itu dasar juga mempengaruhi bentuk dan sistem pemerintahan, tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Karena Pancasila sebagai dasar negara maka konsekuensi bentuk negara, dan sistem pemerintahan serta tujuan negara sesuai dengan Pancasila.

Hal ini bisa dilihat dari ketentuan-dalam Undang-Undang Dasar 194 5seperti dalam Pasal 1 UUD 1945) disebutkan Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang).

Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo (2009:25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”. Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh CarlSchmidt, yaitu demokratischen Rechtsstaat (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993: 100).

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url