Pancasila Dalam Sejarah Bangsa

Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang sarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Oleh karena itu, agar terhindar dari kesalahpahaman atau sesat pikiran yang menghinggapi sebagaian generasi muda saat ini, perlu dipelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan.

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirdjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan angsa. Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan.

Kemudian, disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masingmasing.

Oleh karena itu, Pabottinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. (Pabottinggi, 2006: 158-159). Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini.

Tahap berikutnya muncul istilah Pancasila dihadapan publik, saat sidang BPUPKI, saat itu Ir Soekarno mengemukakan pertama kali istilah “Pancasila” dihadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini dibentuk oleh dr Rajiman Wedyodiningrat, didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua) yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada.

Sidang pertama BPUPKI tgl 29 Mei – 1 Juni 1945, materi pokoknya Dasar Negara. Pembicara yang hadir dalam sidang tersebut selain Ir. Sukarno adalah Mr.Muh Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, M. Soepomo. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara mereka, namun tidak menyurutkan semangat dalam mewujudkan dasar negara Indonesia. Terakhir sidang I BPUPKI 1 Juni 21945, Soekarno mengajukan usulan dasar negara Indonesia dengan memilih kata “Pancasila” Panca artinya lima, Sila artinya dasar. Gagasan yang disampaikan Ir. Sukarno yaitu:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas (1) Sosio-Nasionalisme, (2) Sosio-Demokrasi, dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1,yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong.

Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila (1947). Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya “de-Soekarnoisasi” oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila.

Setelah berpidato, Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Philosofisce Grondslag) dan kemudian dibentuk panitia kecil yang terdiri 8 orang yaitu Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Muh Yamin, Sutarjo, AA Maramis,Otto Iskandar Dinata, dan Moh Hatta. Demikianlah Pancasila lahir sebagai produk sejarah bagi eksistensi Negara Indonesia. Diterimanya Pancasila secara aklamasi dalam sidang tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi prinsip-prinsip hidup dalam berbangsa dan bernegara. Karena itulah Pancasila bersifat imperative bagi keberadaan bangsa Indonesia Arti “impertif’ adalah sesuatu yang tidak bias tidak harus ada dan diterima, tidak bias ditawar, tidak ada alternatif lain, jika bangsa Indonesia ingin mempertahankan keberadaan dan identitasnya. (Iriyanto, 2007)

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url